Keberlanjutan jangka panjang sistem antikorupsi berbasis blockchain di Indonesia memerlukan tata kelola kuat, pendanaan khusus, kolaborasi berkelanjutan antar pemangku kepentingan, serta investasi konsisten dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan

Keberlanjutan jangka panjang untuk sistem dengan kompleksitas dan kepentingan seperti ini bergantung pada beberapa pilar inti: kerangka tata kelola yang kuat, model keuangan yang berdedikasi, evolusi teknologi yang berkelanjutan, dan tenaga kerja yang berdaya.

Untuk memastikan keberlangsungan sistem, struktur tata kelola yang jelas dan berwawasan luas sangat penting. Hal ini mencegah sistem menjadi inisiatif jangka pendek yang kehilangan momentum. Sebuah badan pemerintah khusus harus dibentuk atau ditunjuk untuk mengawasi pengelolaan dan evolusi sistem, yang bertindak sebagai titik kontak utama bagi semua pemangku kepentingan. Sistem ini juga harus memiliki landasan hukum yang kuat, seperti Peraturan Presiden, untuk memberikan mandat yang jelas atas penggunaannya, mendefinisikan kepemilikan data, dan memastikan keluarannya mengikat secara hukum. Inisiatif Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang ada di Indonesia dan peraturan terbaru tentang aset keuangan digital dapat menjadi landasan yang kokoh. Selain itu, komite pengarah yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan harus dibentuk, termasuk perwakilan tingkat tinggi dari semua lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan regulator yang berpartisipasi, untuk memandu arah strategis, memperbarui kebijakan, dan menyelesaikan sengketa antarlembaga.

Keberlanjutan operasi sistem membutuhkan mekanisme pendanaan yang andal dan konsisten di luar anggaran pengembangan awal. Hal ini dapat dicapai dengan mengalokasikan anggaran khusus dan berulang untuk pemeliharaan, keamanan, dan peningkatan di masa mendatang sebagai bagian dari perencanaan anggaran nasional atau daerah. Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) juga dapat dieksplorasi untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya sektor swasta untuk infrastruktur dan operasional, membantu mendistribusikan biaya sekaligus menjaga sistem tetap maju secara teknologi. Peta jalan jangka panjang harus mencakup anggaran terencana untuk pembaruan teknologi berkala, peningkatan fitur, dan peningkatan skalabilitas guna memastikan efektivitas berkelanjutan terhadap ancaman yang terus berkembang dan kebutuhan yang berubah.

Kolaborasi harus menjadi proses berkelanjutan untuk menjaga sistem tetap selaras dengan kebutuhan pengguna dan tujuan pemerintah. Kerangka kerja kolaborasi formal harus ditetapkan, termasuk saluran komunikasi yang jelas, pertemuan rutin, dan proses untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan umpan balik dari para pemangku kepentingan. Pendekatan ini membantu mengatasi "ego sektoral" dan mendorong pola pikir "seluruh pemerintahan". Forum atau lokakarya sektor publik dan swasta yang rutin harus mempertemukan pejabat pemerintah, pelaku industri, dan pakar teknologi untuk berbagi praktik terbaik, mengatasi tantangan, dan merencanakan masa depan. Umpan balik berkelanjutan harus diterapkan untuk mengumpulkan masukan pengguna dan metrik kinerja, yang memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data untuk pemeliharaan dan prioritas fitur guna memastikan relevansi dan kemudahan penggunaan.

Efektivitas teknologi bergantung pada penggunanya, sehingga investasi dalam sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk kesuksesan jangka panjang. Pelatihan awal harus didukung oleh pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan, termasuk pelatihan lanjutan bagi staf teknis dan kursus penyegaran berkala bagi semua pengguna agar mereka selalu mendapatkan informasi tentang fitur-fitur baru, protokol keamanan, dan pembaruan peraturan. Upaya juga harus difokuskan pada peningkatan literasi digital pegawai negeri sipil secara keseluruhan, yang mendorong budaya adopsi teknologi dan inovasi di seluruh pemerintahan. Terakhir, sistem manajemen pengetahuan yang komprehensif harus dibangun untuk melestarikan pengetahuan kelembagaan, memastikan kemudahan akses informasi, dan mencegah kesenjangan pengetahuan ketika terjadi pergantian personel.

Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?

• Follow akun Mpu.
• Upvote dan resteem postingan Mpu.
• Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
• Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.

Posting terkait: https://steemit.com/steem-sea/@mpu.gandring/membangun-sistem-anti-korupsi-berbasis-blockchain-libatkan-penentuan-target-pemilihan-platform-pengembangan-kontrak-pintar

Proyek Percontohan
Proyek percontohan sistem manajemen kontrak pemerintah desa Steem SEA yang memanfaatkan blockchain Steem untuk mencatat informasi kontrak penting secara permanen, dengan fokus pada integritas dan transparansi data
Proyek percontohan pengeluaran pemerintah di blockchain tentang “Pembelian bangku taman kota Steem SEA” menggunakan blockchain Steem