Kerangka regulasi adalah aspek non-teknis penting yang mencakup standarisasi protokol berbagi data, penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas, serta pembentukan hukum kuat guna melindungi privasi dan menegakkan kepatuhan menuju penuntutan
Kerangka regulasi membentuk tulang punggung hukum dan prosedural sistem blockchain. Meskipun bersifat non-teknis, kerangka ini sama pentingnya karena memastikan teknologi beroperasi dalam konteks hukum yang jelas, sehingga efektif dan dapat ditegakkan. Tahap ini melibatkan tiga aspek utama: standarisasi data, pendefinisian peran regulasi, dan penetapan kerangka hukum.
Pertama-tama, pembagian data harus distandarisasi. Agar sistem lintas batas dapat berfungsi, semua peserta harus "berbicara dalam bahasa yang sama." Hal ini membutuhkan pengembangan dan kesepakatan standar internasional untuk format data dan protokol pertukaran. Standar tersebut memungkinkan catatan transaksi dari lembaga keuangan di satu negara untuk diproses dan dipahami dengan mudah oleh otoritas bea cukai atau badan regulasi di negara lain. Standarisasi juga penting untuk solusi interoperabilitas, seperti bridge dan sidechain, yang memastikan aliran informasi yang lancar dan aman di berbagai jaringan.
Langkah selanjutnya adalah mendefinisikan peran regulasi. Setelah sistem yang aman dan transparan diterapkan, klarifikasi tanggung jawab menjadi penting. Setiap lembaga yang berpartisipasi—mulai dari lembaga keuangan hingga regulator pemerintah—harus memiliki peran yang jelas, termasuk hak akses data, kewajiban pelaporan, dan akuntabilitas jika terjadi transaksi yang ditandai. Selain itu, harus ada rantai komando dan prosedur investigasi yang jelas. Prosedur ini memastikan bahwa ketika sistem menandai transaksi berisiko tinggi, otoritas yang berwenang akan diberitahu dan dapat mengambil tindakan yang cepat dan efektif.
Terakhir, kerangka hukum harus ditetapkan, karena hal ini memberikan sistem kewenangan hukumnya. Ini termasuk perlindungan privasi data. Meskipun blockchain memastikan transparansi dan kekekalan, blockchain juga harus mematuhi hukum perlindungan data internasional untuk melindungi individu dan bisnis. Selain itu, kerangka hukum harus menetapkan mekanisme penegakan hukum dan jalur kepatuhan. Kerangka hukum harus mendefinisikan validitas hukum catatan blockchain dan menentukan bagaimana catatan ini dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.
Secara keseluruhan, kerangka peraturan yang komprehensif ini mengubah blockchain dari sekadar alat teknologi sederhana menjadi sistem yang kuat dan dapat ditegakkan secara hukum yang mampu memerangi korupsi dalam skala global.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
| Proyek Percontohan |
|---|
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.