Menentukan cakupan dan peserta sistem KYC/AML berbasis blockchain mencakup keputusan apakah pemeriksaan ditujukan bagi individu atau lembaga serta mengidentifikasi peran pelaku utama seperti lembaga keuangan dan badan regulasi
Membangun sistem KYC/AML berbasis blockchain yang tangguh dimulai dengan menetapkan definisi yang jelas dan komprehensif tentang cakupan dan partisipannya. Langkah mendasar ini menentukan parameter keseluruhan proyek, memastikan sistem dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dan mematuhi persyaratan peraturan.
Bagian pertama dari pendefinisian cakupan adalah menentukan jenis pemeriksaan KYC dan AML yang akan dilakukan sistem. Keputusan ini krusial karena membentuk fungsionalitas sistem dan jenis data yang harus diproses. Sistem ini dapat dirancang untuk melayani individu, institusi, atau kombinasi keduanya.
Untuk individu, atau nasabah ritel, sistem akan menjalankan prosedur uji tuntas nasabah standar. Sistem akan memverifikasi informasi pribadi seperti nama, tanggal lahir, alamat, dan identitas yang dikeluarkan pemerintah seperti paspor atau KTP. Selain itu, sistem akan memeriksa daftar sanksi, basis data orang-orang yang terpapar secara politik, dan sumber media yang merugikan.
Untuk institusi, atau klien korporat, prosesnya lebih kompleks dan melibatkan uji tuntas yang lebih intensif. Sistem perlu memverifikasi badan hukum, struktur kepemilikan, dan pemilik manfaat bisnis. Hal ini seringkali memerlukan konsultasi dengan registri perusahaan, peninjauan dokumen hukum, dan pelaksanaan uji tuntas terhadap personel kunci. Pemeriksaan institusional lebih intensif karena memiliki risiko kejahatan keuangan yang lebih tinggi.
Pilihan antara berfokus pada individu, institusi, atau keduanya memiliki implikasi signifikan terhadap desain sistem. Hal ini akan memengaruhi model data, logika kontrak pintar, serta mekanisme keamanan dan privasi yang diperlukan. Sistem yang dirancang khusus untuk individu akan berbeda dalam hal arsitektur dan persyaratan data dibandingkan sistem yang dirancang untuk menangani struktur perusahaan dengan beberapa lapisan kepemilikan.
Setelah cakupannya ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi semua institusi yang akan berpartisipasi dan berinteraksi dengan sistem. Jaringan kolaboratif ini membentuk inti dari kerangka kerja KYC/AML berbasis blockchain bersama. Pelaku kunci biasanya meliputi lembaga keuangan, otoritas regulasi, dan penyedia layanan verifikasi identitas.
Lembaga keuangan seperti bank, perusahaan teknologi finansial, dan bursa bertindak sebagai pengguna utama. Peran mereka adalah untuk menerima nasabah, mengirimkan identitas terverifikasi ke blockchain, dan menggunakan buku besar bersama untuk melakukan uji tuntas berkelanjutan. Dengan demikian, mereka mengurangi pemeriksaan yang berulang dan mendapatkan akses ke data pelanggan secara real-time dan bebas gangguan.
Otoritas regulator, seperti OJK, BI, dan PPATK di Indonesia, juga memainkan peran krusial. Mereka mewajibkan peran baca-saja atau audit dalam sistem. Desain sistem harus memastikan bahwa regulator memiliki akses ke jejak yang transparan dan mudah diaudit dari semua aktivitas KYC/AML. Hal ini memungkinkan mereka untuk memantau kepatuhan, menyelidiki aktivitas mencurigakan, dan memastikan sistem selaras dengan peraturan nasional dan internasional.
Penyedia layanan verifikasi identitas berfungsi sebagai perantara tepercaya bagi blockchain. Mereka mengautentikasi dokumen identitas pelanggan, seperti paspor atau SIM, dan menyediakan bukti verifikasi kriptografi ke jaringan. Pendekatan ini menjaga integritas data yang tersimpan di blockchain tanpa menempatkan dokumen sensitif secara langsung di dalam rantai.
Mendefinisikan peran dan izin secara jelas bagi semua peserta sangat penting untuk menjaga keamanan dan fungsionalitas. Tanggung jawab harus ditetapkan dengan baik, yang mencakup pengiriman data, verifikasi, audit, dan pemantauan. Kejelasan ini memastikan bahwa setiap peserta memahami hak akses dan tanggung jawab mereka, yang merupakan hal mendasar bagi struktur sistem blockchain berizin.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Congratulations @mpu.gandring, your post was upvoted by @supportive.