Pertimbangan tambahan cakup pengembangan kerangka hukum untuk pengakuan dan penegakan blockchain serta kontrak pintar, penerapan langkah keamanan data terhadap ancaman eksternal, dan memastikan skalabilitas agar mampu tangani peningkatan transaksi
Pertimbangan Tambahan merupakan langkah krusial yang membawa proyek melampaui sekadar penerapan teknologi dan membawanya ke ranah tata kelola, keamanan, dan keberlanjutan jangka panjang. Pertimbangan ini berfokus pada lingkungan yang lebih luas tempat sistem beroperasi, memastikan kepatuhan hukum dan ketahanannya untuk menghadapi tantangan di masa mendatang.
Kerangka Hukum
Sistem blockchain hanya dapat berfungsi secara efektif jika didukung oleh hukum. Hal ini membutuhkan pengembangan kerangka hukum yang secara formal mengakui dan menegakkan aturan yang dijalankan oleh sistem tersebut.
Salah satu aspek dari kerangka kerja ini adalah keberlakuan kontrak pintar. Pemerintah perlu menetapkan peraturan yang memberikan perjanjian digital ini kewenangan yang sama dengan kontrak kertas tradisional. Misalnya, jika kontrak pintar secara otomatis menahan pembayaran denda karena tenggat waktu yang terlewat, hukum harus memvalidasi tindakan ini dan mencegah vendor membatalkannya di pengadilan.
Aspek lainnya adalah penanganan data dan identitas digital. Kerangka kerja tersebut harus mendefinisikan validitas identitas digital pada blockchain berizin dan menetapkan aturan yang jelas untuk mengelola informasi sensitif yang tersimpan dalam buku besar, bahkan ketika teknik privasi tingkat lanjut seperti Zero-Knowledge Proofs digunakan.
Penyelesaian sengketa juga penting. Meskipun kontrak pintar dirancang untuk mengurangi konflik, proses hukum formal harus ada untuk menyelesaikan sengketa ketika muncul. Proses ini harus menguraikan bagaimana auditor atau pengadilan dapat mengandalkan catatan blockchain yang tidak dapat diubah sebagai bukti yang kredibel.
Keamanan Data
Meskipun teknologi blockchain sendiri sangat aman berkat kriptografi, jaringan yang lebih luas dan titik aksesnya tetap menjadi target potensial serangan. Oleh karena itu, langkah-langkah keamanan siber yang kuat diperlukan di seluruh ekosistem.
Keamanan node harus diprioritaskan. Server fisik dan virtual yang dioperasikan oleh badan pemerintah dan auditor resmi perlu dilindungi dari peretasan dan intrusi fisik. Hal ini memerlukan firewall, sistem deteksi intrusi, dan audit keamanan rutin.
Manajemen akses sama pentingnya. Hanya individu yang berwenang yang boleh mengakses informasi spesifik, dan hal ini dapat dipastikan melalui perangkat seperti autentikasi multifaktor, verifikasi biometrik, dan praktik manajemen kunci yang kuat yang melindungi dari akses tidak sah.
Sistem juga harus dilindungi dari ancaman eksternal seperti serangan denial-of-service (DSO), malware, dan upaya phishing yang ditujukan kepada pengguna dan infrastruktur jaringan di sekitar blockchain.
Skalabilitas
Skalabilitas mengacu pada pembangunan sistem dengan visi untuk berkembang. Meskipun fase uji coba mungkin hanya melibatkan sejumlah kecil transaksi, sistem yang sukses harus mampu menangani volume transaksi yang sangat tinggi seiring dengan perluasannya untuk mencakup fungsi-fungsi penting pemerintahan atau bahkan seluruh negara.
Pemilihan platform yang tepat sangatlah penting. Platform seperti Hyperledger Fabric, yang dirancang untuk throughput tinggi dan latensi rendah, menyediakan fondasi yang kuat untuk penggunaan skala besar.
Kecepatan transaksi harus dipertahankan bahkan selama periode aktivitas puncak. Jika sistem memproses transaksi terlalu lambat, pengguna akan kehilangan kepercayaan dan berhenti menggunakannya.
Strategi penyimpanan data juga sama pentingnya. Sistem ini harus dirancang untuk mengelola data secara efisien dan memungkinkan pengindeksan cepat sehingga catatan historis tetap mudah diakses dan diaudit, bahkan seiring perkembangan blockchain selama bertahun-tahun.
Dengan memperhatikan tiga pertimbangan tambahan ini—kerangka hukum, keamanan data, dan skalabilitas—sistem antikorupsi menjadi lebih dari sekadar alat teknis. Sistem ini bertransformasi menjadi bagian infrastruktur negara yang didukung penuh, sah secara hukum, dan siap menghadapi masa depan.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
| Proyek Percontohan |
|---|
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.