Untuk perangi pencucian uang dan korupsi kripto secara efektif, sistem pemantauan blockchain harus skalabel, patuh terhadap regulasi privasi dan AML/CFT, terus diperbarui dengan intelijen, algoritma, dan teknologi guna menghadapi ancaman yang berkembang
Untuk memastikan efektivitas dan viabilitas jangka panjang sistem pemantauan blockchain yang bertujuan memerangi pencucian uang kripto dan memberantas korupsi, beberapa pertimbangan tambahan sangat penting. Pertimbangan ini mencerminkan lanskap mata uang kripto dan aktivitas keuangan ilegal yang terus berubah, serta persyaratan operasional sistem yang tangguh dan skalabel.
Salah satu perhatian utama adalah skalabilitas. Ekosistem mata uang kripto berkembang pesat, dengan volume transaksi yang terus meningkat dan jaringan blockchain baru yang terus bermunculan. Oleh karena itu, sistem pemantauan harus secara inheren skalabel untuk mengelola beban data yang terus meningkat ini tanpa mengorbankan kinerja atau akurasi.
Skalabilitas harus dicapai melalui penskalaan horizontal—dengan menambahkan lebih banyak server atau node komputasi, alih-alih mengandalkan mesin tunggal yang lebih bertenaga. Arsitektur terdistribusi, seperti layanan mikro atau penerapan berbasis cloud, memungkinkan berbagai komponen sistem—penyerapan, pemrosesan, analisis, dan visualisasi data—untuk diskalakan secara independen sesuai permintaan. Penyimpanan dan pengindeksan data yang efisien juga penting, menggunakan basis data yang dioptimalkan untuk data skala besar waktu nyata seperti Cassandra, MongoDB, atau basis data grafik. Penyerapan dan pemrosesan data secara real-time harus ditangani oleh kerangka kerja pemrosesan aliran seperti Apache Kafka atau Flink. Terakhir, infrastruktur cloud elastis yang disediakan oleh platform seperti Google Cloud, AWS, atau Azure memastikan alokasi sumber daya yang dinamis untuk menjaga efektivitas biaya dan kinerja.
Kepatuhan terhadap peraturan merupakan faktor kunci lainnya. Karena sistem akan menangani data keuangan sensitif lintas batas, sistem harus mematuhi peraturan privasi data yang kompleks untuk menghindari risiko hukum dan reputasi.
Ini termasuk kepatuhan terhadap undang-undang privasi data seperti GDPR, CCPA, dan peraturan khusus Indonesia. Sistem harus memiliki dasar hukum untuk memproses data, menerapkan minimalisasi data, dan memastikan bahwa data pribadi digunakan semata-mata untuk tujuan anti pencucian uang dan antikorupsi. Langkah-langkah keamanan data yang kuat seperti enkripsi, kontrol akses, dan pseudonimisasi sangat penting. Sistem juga harus memungkinkan individu untuk menggunakan hak data mereka dan memastikan bahwa transfer data lintas batas mematuhi peraturan internasional, menggunakan mekanisme hukum seperti klausul kontrak standar atau keputusan kecukupan.
Kepatuhan terhadap peraturan anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme (AML/CFT) juga diperlukan. Sistem harus mampu menghasilkan Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR) atau Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) dalam format yang tepat untuk diserahkan kepada unit intelijen keuangan. Meskipun utamanya melacak transaksi blockchain, sistem ini juga harus terhubung dengan data Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD) untuk menghubungkan alamat pseudonim dengan identitas dunia nyata. Penyaringan sanksi harus dilakukan secara berkelanjutan terhadap daftar nasional dan internasional. Untuk mendukung audit, sistem harus menyimpan log dan jejak audit yang terperinci untuk semua pemrosesan data dan aktivitas peringatan.
Peningkatan berkelanjutan sangat penting karena taktik pencucian uang dan teknologi blockchain berkembang pesat. Sistem yang statis akan menjadi usang seiring waktu.
Agar tetap efektif, sistem harus mengintegrasikan intelijen ancaman terkini dari penegak hukum, unit intelijen keuangan, dan perusahaan swasta. Model pembelajaran mesin harus dilatih ulang secara berkala dengan data terbaru untuk meningkatkan deteksi dan mengurangi kesalahan, sementara aturan heuristik perlu terus disempurnakan berdasarkan umpan balik investigasi. Sistem harus mampu beradaptasi dengan protokol blockchain baru, fitur privasi, dan mekanisme penskalaan. Umpan balik dari para investigator sangat penting untuk menggabungkan wawasan mereka ke dalam deteksi otomatis. Upaya penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan harus mengeksplorasi metode ilmu data baru, teknologi kriptografi, dan perangkat analitis untuk mendeteksi skema pencucian uang yang semakin canggih.
Dengan memperhatikan skalabilitas, memastikan kepatuhan regulasi yang ketat, dan berkomitmen pada inovasi berkelanjutan, sistem pemantauan blockchain dapat tetap menjadi alat yang ampuh dan efektif untuk memerangi pencucian uang kripto dan korupsi di pemerintahan Indonesia.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.